Summary
Highlights
Belanda mulai menjajah berbagai pulau di Nusantara, termasuk Sumatra, Kalimantan, Jawa (Sunda), dan Sulawesi (Bugis), menggunakan tipu muslihat dan perjanjian yang merugikan. Mereka memerintahkan para sultan untuk tunduk, mempekerjakan rakyat dalam kerja paksa, dan melarang ibadah haji. Mereka membangun pusat pemerintahan di Batavia dan mengambil alih banyak pelabuhan penting, menyingkirkan para sultan yang menolak tunduk. Belanda juga membunuh ulama dan menindas perempuan, dengan tujuan utama agar umat Muslim meninggalkan Islam.
Sejak menjadi bagian dari Kekhalifahan Utsmaniyah pada masa Khalifah Selim II, Kesultanan Aceh berkembang menjadi kekuatan Islam yang berpengaruh di Asia Tenggara. Pendidikan jihad dan teknologi militer dari Utsmaniyah menjadikan Aceh disegani. Akademi Militer Baital Maqdis di Banda Aceh, dengan instruktur dari Turki, melahirkan pahlawan seperti Laksamana Malahayati. Pada abad ke-17, Sultan Iskandar Muda memimpin Aceh dengan menegakkan syariat Islam, bahkan menghukum putranya sendiri demi keadilan. Kesultanan-kesultanan lain di Nusantara, seperti Banten, Mataram, Makassar, dan Buton, juga memiliki hubungan erat dengan Kekhalifahan Utsmaniyah.
Setelah keruntuhan Kesultanan Ternate, VOC mulai memanfaatkan perselisihan antarkesultanan di Nusantara. Mereka mendirikan markas di Maluku untuk memonopoli rempah-rempah, lalu memperluas kekuasaan ke Jayakarta (yang diubah menjadi Batavia), pusat kolonialisme Belanda. Sultan Agung dari Mataram dua kali menyerang Batavia namun gagal, menunjukkan kekuatan Belanda yang semakin besar. Di Makassar, VOC mengalahkan Sultan Hasanuddin dan memaksanya menandatangani Perjanjian Bongaya, melemahkan kekuasaannya. Para pejuang Makassar kemudian bergabung dengan perlawanan di Jawa, seperti Trunojoyo dan Sultan Ageng Tirtayasa. Sementara itu, Sultan Nuku dari Tidore berhasil mengalahkan VOC di Maluku dengan bantuan Inggris.
Meskipun kekuatan laut Utsmaniyah melemah setelah Pertempuran Lepanto, Kekhalifahan tetap menjadi pusat perhatian bagi para ulama dan pelajar di Mekah dan Madinah. Para ulama Nusantara, seperti Abdurra’uf as-Sinkili dan Yusuf al-Maqassari, menimba ilmu di sana. Ulama tersebut kemudian menyebarkan semangat jihad dan pemahaman Islam di Nusantara. Kedatangan Syaikh Ibrahim, seorang utusan dari Khalifah Utsmani, ke Jawa pada tahun 1753 berhasil mendamaikan konflik di Mataram, yang kemudian dikenal sebagai Perjanjian Giyanti. Perjanjian ini memecah Mataram menjadi Surakarta dan Yogyakarta, yang dikendalikan oleh VOC.
Pada akhir abad ke-18 dan awal abad ke-19, Revolusi Perancis dan Revolusi Industri mengubah strategi hegemoni Eropa. Kekuasaan Prancis yang semakin besar menyebabkan Belanda menjadi satelit mereka, dan VOC dibubarkan. Herman Willem Daendels, gubernur jenderal Belanda, menerapkan kebijakan-kebijakan kejam di Jawa, termasuk pembangunan Jalan Raya Pos yang memakan banyak korban. Pangeran Diponegoro, yang menolak dominasi Eropa, memimpin perang suci di Jawa untuk mengusir Belanda dan mendirikan negara Islam. Ia bahkan menggunakan gelar 'Sultan Ngabdulkamid' yang terinspirasi dari Khalifah Utsmani. Meskipun pasukannya berhasil memukul mundur Belanda, strategi Benteng Stelsel yang diterapkan Jenderal De Kock akhirnya mengalahkan pasukan Diponegoro, dan ia ditangkap serta diasingkan.
Setelah menguasai Jawa, Belanda melanjutkan upaya untuk menguasai kesultanan lain, termasuk Kesultanan Banjar di Kalimantan dan Kesultanan Pagaruyung di Minangkabau. Pangeran Antasari dari Banjar dan Tuanku Imam Bonjol dari Minangkabau menjadi pemimpin perlawanan terhadap Belanda. Pangeran Antasari diangkat sebagai 'Panembahan Amiruddin Khalifatul Mu’minin' oleh rakyat Banjar dan Dayak. Di Minangkabau, gerakan Padri, yang dipimpin oleh Tuanku Imam Bonjol, mencoba menegakkan syariat Islam. Konflik antara kelompok Adat dan Padri dimanfaatkan Belanda untuk campur tangan, yang berakhir dengan Perang Padri. Meskipun Bonjol akhirnya jatuh dan Tuanku Imam Bonjol ditangkap, semangat jihad terus membara, terutama saat Sultan Manshur Syah dari Aceh menyadari pentingnya persatuan di bawah naungan Kekhalifahan Utsmaniyah.
Sultan Manshur Syah dari Aceh berulang kali mengirim surat kepada Khalifah Abdul Majid I di Istanbul untuk meminta dukungan dan pengakuan. Ia berharap agar semua sultan di Asia Tenggara bersatu di bawah Kekhalifahan Utsmaniyah untuk melawan Belanda. Surat-surat serupa juga dikirim oleh Yang Dipertuan Muda Riau dari Pulau Penyengat dan Sultan Thaha Sayfuddin dari Jambi, yang juga menginginkan perlindungan dan pengakuan dari Kekhalifahan Utsmaniyah. Mereka ingin agar wilayah mereka menjadi bagian dari kekuasaan Utsmani, yang dianggap sebagai pelindung umat Islam. Namun, Eropa dengan sengaja menghalangi komunikasi ini, sehingga bantuan tidak pernah sampai.
Meskipun upaya untuk mendapatkan bantuan Utsmaniyah terhambat, Sultan Manshur Syah dan Aceh tidak pernah menyerah kepada Belanda. Setelah kematiannya, Belanda menyatakan perang terbuka terhadap Aceh pada tahun 1873. Belanda mengalami kekalahan besar dalam ekspedisi pertamanya ke Aceh, bahkan komandan tertingginya, Johan Rudolf Kohler, tewas. Namun, ekspedisi kedua Belanda yang dipimpin Jenderal Van Swieten berhasil merebut istana Aceh dan menjarah harta bendanya, termasuk meriam-meriam Utsmaniyah. Sultan Mahmud Syah wafat karena wabah kolera, digantikan oleh Tuanku Dawud Syah. Belanda juga menyerang Batak dan mengkristenkan penduduknya, tetapi Si Singamangaraja XII menentang keras. Ia bersekutu dengan Muslim Aceh untuk melawan Belanda.
Pada tahun 1876, Khalifah Abdul Hamid II naik takhta dan berusaha membangkitkan kembali kejayaan Islam. Ia mengirim konsul ke Batavia (Sayyid Abdul Aziz al-Baghdadi dan Ali Galip Bey) untuk membangun hubungan dengan umat Muslim di Nusantara. Para konsul ini banyak membantu umat Muslim, menyebarkan Al-Qur'an, dan bahkan memberikan khotbah Jumat yang menginspirasi. Konsul Utsmani menjadi harapan baru bagi para sultan yang ingin melawan Belanda. Sultan Dawud Syah dari Aceh mengirim surat kepada Khalifah Abdul Hamid II melalui konsul di Batavia, namun surat tersebut disabotase oleh Snouck Hurgronje. Meskipun demikian, Khalifah Abdul Hamid II tetap memberikan dukungan kepada para sultan, seperti Sultan Thaha Sayfuddin dari Jambi yang gugur sebagai syuhada.
Setelah perang-perang besar, Belanda menerapkan kebijakan kejam untuk menguasai seluruh Nusantara. Gubernur Jenderal Van Heutsz menumpas banyak kekuasaan Islam dan mengasingkan para sultan. Sultan Zayn al-Abidin dari Tambusai dan Raja Sang Naualuh Damanik dari Simalungun juga diasingkan karena menolak tunduk. Si Singamangaraja XII gugur dalam pertempuran. Para ulama Nusantara di Hijaz, seperti Syaikh Nawawi al-Bantani, terus menyerukan perlawanan terhadap kolonialisme melalui dakwah dan pendidikan. Konsul-konsul Utsmani di Batavia juga membantu anak-anak Nusantara untuk belajar di Istanbul, yang kemudian kembali dan mendirikan organisasi Islam seperti Sarekat Dagang Islamiyah, yang berkembang menjadi Sarekat Islam di bawah pimpinan H.O.S. Tjokroaminoto.
Pada tahun 1908, Kesultanan Utsmaniyah mengalami kudeta militer oleh gerakan Turki Muda, yang ingin menerapkan sistem Barat. Dengan dukungan negara-negara kolonial, mereka menggulingkan Khalifah Abdul Hamid II pada tahun 1909. Setelah Perang Dunia I, Kekhalifahan Utsmaniyah semakin melemah dan akhirnya dibubarkan oleh Mustafa Kemal Atatürk pada 3 Maret 1924, yang mendirikan Republik Turki. Penghapusan kekhalifahan ini menuai kecaman keras dari umat Muslim di seluruh dunia, termasuk di Nusantara. Para tokoh Islam di Nusantara, seperti H.O.S. Tjokroaminoto, Haji Agus Salim, dan Kyai Haji Wahab Hasbullah, segera mengadakan Kongres al-Islam Hindia II untuk membahas isu ini dan berupaya menghidupkan kembali kekhalifahan. Mereka mendirikan Central Comite Khilaafat, organisasi pertama di Nusantara yang secara terbuka menyatakan tujuan untuk menghidupkan kembali khilafah. Namun, upaya mereka untuk menghadiri konferensi khilafah di Kairo digagalkan oleh campur tangan Inggris.
Meskipun Kekhalifahan Utsmaniyah telah runtuh, hubungannya dengan Nusantara meninggalkan jejak yang kuat. Perasaan kerinduan akan persatuan umat Muslim di bawah satu kepemimpinan masih terasa hingga saat ini. Sejarah mencatat bahwa para khalifah meninggalkan bekas yang mendalam di Nusantara, dan semangat Islam yang mengakar di hati umat Muslim membuat mereka tetap berpegang teguh pada syariat. Perjuangan untuk menegakkan syariat Islam dan mendirikan kembali kekhalifahan tidak pernah padam setelah runtuhnya Kekhalifahan Utsmaniyah pada tahun 1924, dengan harapan terwujudnya prediksi Nabi Muhammad SAW tentang "Khilafah 'ala minhajin nubuwwah".