Summary
Highlights
CELIOS mengusulkan fokus pada transisi energi terbarukan, hilirisasi yang restoratif di sektor pertanian/perkebunan/perikanan, pengembangan sektor pendidikan, dan industri perumahan. Sektor-sektor ini memiliki potensi besar menciptakan jutaan lapangan kerja berkualitas dan berkelanjutan, serta mendukung kebijakan industri hijau.
Bhima menegaskan bahwa tekanan tidak akan mengurangi ritme kerjanya dalam riset dan kritik. Ia percaya bahwa tetap berada di luar pemerintahan sebagai 'dissenting opinion' akan mendorong pemerintah untuk membuat kebijakan yang lebih baik, tanpa harus terlibat langsung dalam struktur pemerintahan.
Bhima dari CELIOS menyatakan kebijakan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) gagal sejak awal. Rekrutmen dari aparatur pemerintah membuat KDMP lebih mirip 'warung' daripada koperasi sejati. Ini berpotensi menciptakan konflik horizontal dengan warung-warung kecil dan UMKM karena menjual produk yang sama, mengakibatkan kanibalisme pasar.
KDMP berpotensi membebankan kepala desa dengan hutang dan masalah korupsi. Dana desa terancam digunakan untuk membayar cicilan ke bank BUMN, mengurangi anggaran pembangunan infrastruktur desa. Pengadaan barang seperti mobil yang tidak sesuai kebutuhan di lapangan juga menunjukkan ketidaktepatan kebijakan ini, mengarah pada anggapan bahwa KDMP adalah 'pork barrel'.
Koperasi masih sangat relevan di Indonesia sebagai instrumen perekonomian untuk kesejahteraan rakyat, contohnya koperasi perumahan dan penerbitan buku. Namun, koperasi harus tumbuh dari keanggotaan, bukan didikte negara. Intervensi pemerintah saat ini dalam KDMP dianggap menyalahi prinsip dasar koperasi yang mandiri.
Bhima menyoroti ketimpangan ekstrem di Indonesia, di mana kekayaan 50 orang terkaya setara dengan 55 juta rakyat Indonesia. Akar ketimpangan ini juga ditemukan dalam instansi pemerintahan, dengan kekayaan terkonsentrasi pada segelintir menteri. Solusi yang diusulkan adalah pajak kekayaan sebesar 2% dari total harta orang dengan aset di atas Rp 84 miliar, yang akan membantu pendanaan negara dan mengurangi defisit.
Solusi lain adalah reformasi pendanaan politik, terinspirasi dari model crowdfunding di New York. Transparansi dalam sumbangan politik sangat penting untuk mencegah kebijakan berpihak pada penyumbang besar dan memastikan partisipasi politik dari masyarakat luas, bukan hanya dari kelompok elite.
Janji 19 juta lapangan kerja oleh pemerintah dikritik karena sebagian besar adalah pekerjaan informal atau tidak dibayar, seperti menjadi relawan atau pekerja kasar. Ini bukan pekerjaan formal berkualitas yang dibutuhkan. Banyak lulusan sarjana akhirnya bekerja di sektor non-formal, menunjukkan ketidaksesuaian antara pendidikan dan ketersediaan lapangan kerja.